FASENEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berlangsung di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten.
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi, menegaskan bahwa proyek tersebut harus dicabut karena dianggap merugikan rakyat dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Menurut KH Masduki Baidlowi, proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak dan menyengsarakan rakyat.
MUI telah menerima berbagai masukan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberadaan proyek PIK 2.
Rekomendasi pencabutan status PSN PIK 2 tersebut juga merupakan hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam acara tersebut, MUI menegaskan pentingnya melindungi kepentingan rakyat, terutama dalam proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat luas.
“Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau dia hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan,” ungkap KH Masduki Baidlowi, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025) yang dikutip melalui laman MUI.
KH Masduki Baidlowi juga menambahkan bahwa proyek ini telah menyalahi aturan yang ada, dan MUI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang terzolimi.
Dalam upaya memperkuat dukungan terhadap pencabutan PSN ini, MUI juga mengundang berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, seperti LBH Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI, dan KIARA, untuk berdiskusi dan membangun solidaritas dalam perjuangan ini.
MUI berharap dapat membangun jejaring yang kuat untuk menolak kelanjutan proyek yang dianggap merugikan masyarakat.
Mereka menilai proyek ini bertentangan dengan kepentingan rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup.
Keterlibatan organisasi-organisasi ini menunjukkan dukungan yang luas terhadap pencabutan status PSN di PIK 2.
Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
Langkah ini penting agar pembangunan nasional tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdampak. (daf)
