FASENEWS.ID, SAMARINDA – Suara protes dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur (Kaltim) bergema di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu (18/12/2024).
Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan penyelesaian kasus pembunuhan Rusel (60) dan penganiayaan berat terhadap Anson (55), dua warga Dusun Muara Langon, Kabupaten Paser, yang menjadi korban dalam melawan eksploitasi tambang batubara.
Sudah 33 hari berlalu sejak peristiwa tragis yang terjadi pada 15 November 2024 lalu.
Kala itu, Rusel dan Anson menghadapi kelompok yang diduga terkait dengan kepentingan korporasi tambang batubara yang merusak lingkungan mereka.
Sayangnya, nyawa Rusel menjadi taruhan, sementara Anson mengalami luka berat.
Tragedi ini menjadi bukti nyata tidak hadirnya negara dan lalainya aparat keamanan dalam melindungi rakyat.
Hingga kini, pemerintah daerah dan Polda Kaltim belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini.
Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik diamnya institusi yang seharusnya bertanggung jawab? Ketiadaan tindakan nyata semakin memantik kemarahan masyarakat, terutama mereka yang selama ini menjadi korban eksploitasi tambang di wilayah tersebut.
Dalam paparannya pada aksi itu, Irfan Ghazi dari LBH Samarinda mengungkapkan kejanggalan dalam penanganan kasus ini.
Ia menyebut, terdapat upaya yang tidak prosedural oleh pihak kepolisian, seperti pemanggilan saksi tanpa pemberitahuan yang layak.
Selain itu, diduga beberapa barang bukti seperti ponsel saksi sempat disita tanpa surat resmi, meski akhirnya dikembalikan.
“Sampai sekarang, belum ada titik terang siapa pelaku penyerangan ini, meskipun polisi sudah turun ke lapangan,” ujar Irfan.
Menurut Irfan, kejadian ini tidak hanya sebatas kasus kriminal biasa.
Ia menilai, baik Rusel maupun Anson dikenal sebagai tokoh masyarakat yang vokal dalam menolak proyek tambang batubara di desanya.
Ia melihat, bahwa mereka aktif dalam aksi-aksi protes dan penolakan terhadap jalan hauling yang dianggap merugikan warga.
Irfan mengatakan bahwa banyak pihak menduga, mereka sengaja diincar karena keberaniannya melawan kepentingan korporasi besar.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai yang menyatakan ketidaktahuannya terhadap kasus ini juga menuai kritik.
Menurut Irfan, peristiwa ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa, melainkan pelanggaran HAM berat.
“Dua warga yang tengah melakukan aksi protes dibunuh. Ini bukan tindak kriminal biasa, melainkan tindakan sistematis untuk membungkam perjuangan rakyat,” tegasnya.
Melalui Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera turun tangan.
Irfan menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengadu ke Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK untuk meminta perlindungan bagi saksi serta keluarga korban.
“Harapan kita dalam upaya melakukan pengaduan ke Komnas HAM, kasus ini tidak hanya berhenti pada upaya formalitas, melainkan benar-benar diusut hingga tuntas,” pungkasnya. (wan)
