FASENEWS.ID – Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) di Kalimantan Timur semakin berkembang, dengan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa.
Noor Agustina, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Bidang IV Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat kemampuan pengelola desa dalam merawat infrastruktur air minum dan sanitasi.
“Kami fokus pada pelatihan berbasis kebutuhan, terutama masalah yang ditemukan di lapangan, seperti pemeliharaan infrastruktur dan kualitas air,” ujar Noor Agustina, yang akrab disapa Ina, dalam wawancara pada Kamis lalu.
Ina juga mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KP SPAMS adalah minimnya pemahaman pengelola desa mengenai pentingnya perawatan fasilitas yang ada.
“Misalnya, mereka tidak tahu bahwa kualitas air harus diperiksa rutin setiap tiga bulan di Puskesmas, padahal layanan ini gratis,” jelasnya.
Pelatihan tersebut juga mencakup cara-cara merawat pipa dan sistem distribusi air, serta prosedur dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur.
“Kami juga membantu mereka memahami pentingnya koordinasi dengan dinas terkait, sehingga masalah seperti kualitas air atau kerusakan infrastruktur dapat diatasi lebih cepat,” tambahnya.
Inovasi terbaru dari program ini adalah Sekolah Air, sebuah pelatihan intensif yang ditujukan kepada para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten.
Sekolah Air diluncurkan pada akhir tahun 2023 dan melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten, dengan materi yang mencakup perencanaan dan pengelolaan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
“Tujuan Sekolah Air adalah agar pengambil kebijakan di kabupaten memahami bagaimana merencanakan dan menyelesaikan masalah air minum dan sanitasi secara tepat. Mereka kan yang bersentuhan langsung dengan desa,” jelas Ina.
Program ini melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Balai Sarana Prasarana Kementerian PUPR di Samarinda.
Ina juga menambahkan bahwa DPMPD juga berupaya mengaktifkan kelompok kerja (Pokja) di tingkat kabupaten untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program ini di desa-desa.
Harapannya, program-program ini akan berlanjut dan meluas ke sektor lain di desa, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas gedung.
“Prinsip kami adalah bekerja secara terintegrasi dengan instansi teknis lainnya. Kami di DPMPD hanya berfungsi sebagai pintu awal untuk membawa bantuan ke desa,” tutupnya. (adv)
