FASENEWS.ID – Info terbaru soal penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Diketahui dalam aksi penggeledahan yang dilakukan selama 3 hari sejak 31 Juli 2024 – 2 Agustus 2024 itu, KPK melakukan penyitaan uang sebanyak Rp 4,6 Miliar dan puluhan tas mewah.
Salah satu lokasi penggeledahan KPK adalah sebuah bangunan di kawasan Balikpapan Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Penggeledahan itu dilakukan untuk perkara dugaan korupsi pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Lantas, apa update terbaru perkara tersebut?
Dihimpun tim redaksi, perkara dugaan korupsi pada LPEI ini memang tengah dirunning KPK.
Pada 31 Juli 2024 lalu, sudah ada 7 tersangka yang diumumkan KPK.
Tujuh orang TSK itu, termasuk di antaranya adalah penyelenggara negara dan swasta.
Adapun dugaan korupsinya, berkaitan dengan penggunaan dana penyaluran kredit pada LPEI.
“Penetapan tujuh tersangka dilakukan pada 26 Juli 2024 dan saat ini proses penyidikan terhadap tujuh orang tersebut masih berjalan,” kata Tessa Mahardika dalam keterangan resmi, Rabu, 31 Juli 2024.
Inisial para tersangka, sampai saat ini belum dipublish KPK, dikarenakan masih adanya penyidikan yang berjalan.
Bermula dari laporan Menkeu Sri Mulyani
Sebagai informasi, dinaikkannya kasus dugaan korupsi pada LPEI ini oleh KPK tak lama usai adanya laporan yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pada 19 Maret 2024 lalu, mengatakan KPK telah mendapatkan laporan dugaan korupsi LPEI pada 10 Mei 2023.
Setelah penelaahan, kasus itu disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk langsung dilakukan penyelidikan.
“Menteri keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung sehingga ini KPK perlu tegaskan, bahwa KPK telah meningkatkan status naik pada status penyidikan,” kata dia, dilansir dari Tempo.
Adapun nama perusahaan yang diduga terlibat adalah yakni PT PE dengan nilai kerugian Rp 800 miliar, PT RII sebesar Rp 1,6 triliun, dan PT SMJL sebesar Rp 1,051 triliun.
Tiga Aduan
Melansir BBC Indonesia, adua Sri Mulyadi itu terbagi atas 3 aduan.
Pertama, adalah empat perusahaan kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan yang diduga melakukan praktik kecurangan (fraud) dalam pembiayaan ekspor sebesar Rp2,5 triliun.
Kedua, adalah enam eksportir yang disebutnya “masih ditangani oleh tim gabungan dalam rangka penagihan, karena masih ada peluang ditagih oleh tim.”
Ketiga, adalah kasus dugaan tindak pidana umum yang sedang ditangani Mabes Polri.
Jika merujuk pada laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, total ada 24 perusahaan atau eksportir yang diduga bermasalah. (as)
