FASENEWS.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra mengatakan jumlah dokter di Kalimantan Timur masih tergolong kurang. Bahkan bisa dikatakan jauh dari standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).
Jumlah ideal dokter jika merujuk pada standar WHO adalah 1:1000 (1 dokter per 1.000 penduduk). Sementara penduduk Kaltim pada pertengahan 2024 sudah sebanyak 4.050.079 jiwa. Kini baru memiliki sekitar 2.000 dokter.
“Kita masih kekurangan dokter hampir 50% dari kebutuhannya menurut standar WHO,”katanya kepada media, Rabu (06/11/2024).
Artinya Kaltim masih perlu hingga 2.000 dokter lagi.
Hal ini jadi persoalan serius di bidang kesehatan di Banua Etam. Di tengah kondisi itu, sebarannya juga tidak merata.
Politisi yang berlatar belakang dokter ini mengungkapkan, dari 2.000 dokter yang ada, 80 persen-nya hanya terkonsentrasi di tiga kota besar seperti Balikpapan, Samarinda dan Bontang.
Hal itu menurutnya terjadi karena fasilitas dan insentif yang didapat di kota jauh lebih menarik. Dia mencontohkan seperti gaji yang lebih tinggi, kemudian rumah dinas, hingga peluang pengembangan karier yang lebih luas.
Lantas bagaimana masyarakat di wilayah terpencil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan ketersediaan dokter yang memadai.
Adanya ketimpangan itu kata dia merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Andi Satya mendorong agar pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Sebab mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara tanpa harus memandang satus daerah perkotaan maupun terpencil.
Dirinya pun mencontohkan seperti upaya yang dilakukan Pemkot Bontang masa kepemimpinan Bunda Neni.
Kala itu disediakan insentif besar, memicu membludaknya dokter spesialis yang berdatangan.
Menurut Andi Satya, langkah seperti itu mestinya dilakukan pemerintah provinsi sebagai upaya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.
“Karena ini kan urusan piring nasi. Jadi kalau piring nasinya tidak disediakan dengan baik, ini jadi masalah kesejahteraan mereka,”ungkapnya.
Lebih lanjut dia bilang dengan memperhatikan kesejahteraan maka tidak bisa ditawar lagi, dokter itu akan mau meskipun di daerah terpencil.
“Kalau kesejahteraannya terjamin, fasilitas yang bagus, untuk infrastrukturnya menjamin, suasana kerjanya baik, akses jalan ke sana bagus. Apalagi ditambah ada insentif. Jadi memang kalau misalnya itu daerahnya terpencil. Mau tidak mau pemerintahnya harus hadir memberikan intensif lebih. Seperti contohnya di Bontang,”pungkasnya. (fran)