Menu

Dark Mode
Bakal Ada Tambahan Kuota P3K di Kukar Sebanyak 5.776 Orang, 574 Diantaranya Tenaga Guru Gerimis Tak Jadi Penghalang Pengambilan Sumpah 2.300 Pegawai P3K di Lingkup Pemkab Kukar Kunjungi 5 Balita Penderita Stunting Dari Muara Enggelam, Pemkab Kukar Komitmen Penanganan Stunting Jadi Prioritas Pemkab Kukar Capai Target Program 25 Ribu Nelayan Produktif

News

GAMKI Kaltim Kutuk Adanya Rapat Baleg DPR yang Abai Putusan MK, Sebut soal Putusan Final dan Mengikat

badge-check


					Potret gedung Mahkamah Konstitusi/ Foto: IST Perbesar

Potret gedung Mahkamah Konstitusi/ Foto: IST

FASENEWS.ID – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pernyataan dalam menyikapi sikap DPR RI yang terlihat menganulir keputusan MK.

Melalui Ketua bidang Sosial, Politik & Hukum DPD GAMKI Kaltim Sintong Sihite, menyampaikan kekecewaan terhadap DPR yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada yang di rasa sangat terburu-buru guna mengkebiri Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan penting perihal dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Pertama, yakni Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan kesempatan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi DPRD untuk tetap bisa mengusung calon Kepala Daerah.

Kedua, adalah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas umur calon kepala daerah.

Terbaru, dua putusan MK itu dinilai diamputasi oleh agenda Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang melakukan Revisi pada UU Pilkada pada Rabu (21/8/2024) kemarin.

Adanya Revisi UU Pilkada itu, membuat dua putusan MK seperti tak berarti dan tak dianggap final dan mengikat.

Hal inilah yang direspon GAMKI Kaltim.

“Kami GAMKI Kalimantan Timur mengecam dan mengutuk keras rapat yang mengabaikan putusan MK yang final dan mengikat tersebut,” kata Sintong Sihite.

Menurutnya, DPR RI sebagai wakil rakyat seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana ketaatan pada hukum terlebih terhadap putusan MK ini.

“Bahwa jika dalam revisi Undang-Undang pilkada tersebut tidak belandaskan dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi maka saya meyakini akan ada gerakan perlawanan dari masyarakat sipil untuk melawan dari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa” tambahnya

Dirinya mengungkapkan bahwa GAMKI Kalimantan Timur akan mengambil sikap untuk mengawal isu ini.

“Kami juga akan menunggu arahan DPP GAMKI dalam menyikapi hal ini, dan melalui arahan ketua DPD GAMKI Kalimantan Timur yang juga meminta segera mengkonsolidasikan dengan GAMKI Cabang Se-Kalimantan Timur untuk ikut dalam mengawal keputusan MK bersama seluruh element masyarakat” tutupnya. (as)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Menantang Batas Manusia: Kirana Larasati Sejarah Baru Perempuan Indonesia, Menyelam Hingga 127 Meter di Bawah Laut

4 March 2026 - 10:22 WIB

Penyakit Kronis, Disabilitas yang Tak Kasat Mata Kini Diakui Negara

3 March 2026 - 22:06 WIB

MBG Terancam Jadi Pemborosan: 62 Juta Porsi Tak Dimakan, Potensi Kerugian Negara Tembus Rp1,27 Triliun per Pekan

3 March 2026 - 06:55 WIB

INSKA FEST 2026 Hadir sebagai Ruang Ekspresi Kreatif Pelajar Samarinda

26 February 2026 - 11:45 WIB

Dari Kertas Bekas Jadi Karya Bernilai: Edukasi Lingkungan Lewat PENDIKRESA Bersama Anak Usia Dini

14 January 2026 - 10:52 WIB

Trending on News