SAMARINDA – Dalam kurun dua tahun terkahir, insiden kapal tongkang menabrak struktur pelindung atau fender jembatan di Sungai Mahakam berulang terjadi. Totalnya sudah 24 kali. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi mobilitas Samarinda dan sekitarnya.
Peristiwa terbaru terjadi Minggu malam (8/3/2026) ketika kapal kembali menabrak fender yang sedang dalam proses pembangunan di Jembatan Mahakam.
Peristiwa itu kembali membuka diskusi lama tentang kerentanan jembatan terhadap aktivitas pelayaran di sungai terbesar di Kalimantan Timur tersebut.
Bagi wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, persoalan ini tidak boleh berhenti pada mekanisme ganti rugi dan perbaikan teknis semata. Ia melihat persoalan tersebut memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas, terutama terhadap stabilitas ekonomi kerakyatan.
“Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Samarinda ini menjadi simpul penghubung akses antar kabupaten dan kota. Itu yang mesti disadari bersama,”katanya pada, Kamis (12/3/2026).
Infrastruktur yang Menentukan Denyut Ekonomi
Jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam, mulai dari Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota II, hingga Jembatan Mahulu bukan sekadar penghubung antar sisi kota. Infrastruktur tersebut menjadi jalur utama distribusi logistik bagi aktivitas ekonomi di Samarinda dan wilayah sekitarnya. Ketika salah satu jembatan terganggu, dampaknya bisa langsung terasa pada rantai pasok barang.
Ananda mengingatkan pengalaman ketika Jembatan Mahulu beberapa waktu lalu mengalami insiden penabrakan tongkang hingga tiga kali, yang kemudian memaksa dilakukan uji dinamis dengan penutupan sementara akses jembatan.
Situasi itu membuat kendaraan logistik, terutama truk pengangkut barang kebutuhan pokok, harus memutar lebih jauh untuk mencapai kawasan pergudangan, pasar, hingga pusat distribusi bahan pokok.
Konsekuensinya tidak sederhana. Biaya transportasi meningkat, waktu distribusi menjadi lebih lama, dan dalam beberapa kasus aktivitas perdagangan sempat tersendat.
“Kalau jalur transportasi darat terganggu, biaya distribusi otomatis naik. Ketika biaya naik, harga barang ikut terdorong naik. Di situlah potensi inflasi muncul,” tegasnya.
Dengan kata lain, menurut Ananda, keselamatan jembatan bukan hanya isu infrastruktur, melainkan juga isu stabilitas ekonomi masyarakat.
Kritik terhadap Sistem Pengawasan Sungai
Selain dampak ekonomi, Ananda Emira Moeis juga menyoroti sistem pengawasan aktivitas pelayaran di sungai Mahakam. Menurutnya, insiden berulang tidak bisa semata-mata disederhanakan sebagai human error. Ada kemungkinan celah dalam sistem pengawasan dan prosedur pengolongan kapal yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia meminta agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta pihak terkait memperketat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam proses pengawalan kapal tongkang yang melintas di bawah jembatan.
Penggunaan kapal pandu, escort, dan assist harus dilakukan dengan kontrol waktu yang ketat serta pengawasan yang disiplin.
“Infrastruktur ini harus dijaga bersama. Pengusaha pelayaran dan otoritas maritim saya yakin bisa memperbaiki sistem keamanan yang ada agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,”ujarnya.
Dorongan Sanksi yang Lebih Tegas
Ananda juga menilai perlu adanya mekanisme sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang lalai.
Menurutnya, jika insiden hanya berujung pada ganti rugi tanpa evaluasi sistem dan tanpa efek jera, maka risiko kejadian serupa akan terus berulang.
“Harus ada punishment yang jelas supaya semua pihak bekerja lebih hati-hati. Bukan hanya penabraknya, tapi sistem pengawasannya juga harus dievaluasi,”tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus memantau evaluasi dari Pelindo, KSOP, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk memastikan perlindungan terhadap infrastruktur strategis tersebut.
(Fran)
