SAMARINDA – Perlambatan aktivitas pertambangan batu bara di Samarinda tak hanya mengubah peta bisnis, tetapi mulai merembet ke sektor ketenagakerjaan. Berkurangnya operasional sejumlah perusahaan tambang turut membuat sebagian pekerja kehilangan sumber penghasilan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mulai menyiapkan strategi ekonomi baru bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
Komisi IV DPRD Samarinda mendorong agar pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sekadar dibekali pelatihan keterampilan. Mereka juga perlu diberi akses permodalan agar memiliki kesempatan membangun sumber pendapatan baru.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai pelatihan kerja akan kurang optimal apabila tidak diikuti dengan dukungan setelah pelatihan. Sebab, kemampuan yang sudah diperoleh belum tentu dapat langsung menghasilkan pendapatan tanpa dukungan modal.
“Yang harus dipersiapkan adalah bagaimana para pekerja eks tambang memiliki keterampilan lain yang bisa dikembangkan menjadi usaha produktif dan sumber pendapatan baru,” kata Ismail, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, banyak pekerja eks tambang selama ini memiliki ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Ketika aktivitas industri tersebut menurun, mereka dituntut untuk segera beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang baru.
Di sinilah, kata Ismail, pemerintah perlu mengambil peran lebih jauh. Bukan hanya menciptakan program pelatihan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki jalan untuk mengubah keterampilan tersebut menjadi usaha yang menghasilkan.
Salah satu skema yang didorong adalah penyediaan pinjaman modal tanpa bunga bagi masyarakat terdampak PHK yang memiliki kemauan untuk berusaha.
Ismail menilai persoalan modal kerap menjadi tembok pertama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Terlebih bagi pekerja yang baru kehilangan pekerjaan, kondisi keuangan mereka cenderung tidak memungkinkan untuk mengambil risiko dengan modal sendiri.
“Kalau ada kemauan untuk berusaha tetapi terkendala modal, maka program pinjaman tanpa bunga bisa menjadi solusi. Dengan begitu, mereka tetap punya kesempatan untuk membuka usaha dan memperoleh penghasilan,” ujarnya.
Ia mendorong Pemkot Samarinda melalui organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Koperasi, agar mulai merancang skema pembiayaan yang sederhana, mudah diakses, sekaligus memiliki pendampingan bagi penerima manfaat.
Menurutnya, dukungan tersebut bukan semata-mata bantuan ekonomi bagi korban PHK. Lebih jauh, program itu dapat menjadi bagian dari langkah pemerintah mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan struktur ekonomi Samarinda.
Sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat tidak bisa selamanya menjadi tumpuan. Karena itu, kemampuan masyarakat untuk menciptakan sumber penghasilan alternatif dinilai menjadi investasi penting menghadapi perubahan ekonomi ke depan.
Ismail berharap pemerintah tidak menunggu dampak perlambatan pertambangan semakin meluas. Program peningkatan keterampilan, akses permodalan, hingga pendampingan usaha dinilai perlu berjalan beriringan agar pekerja eks tambang memiliki peluang untuk bangkit dan membangun kemandirian ekonomi.
Dengan demikian, berkurangnya aktivitas pertambangan tidak harus berujung pada semakin panjangnya daftar pengangguran, tetapi dapat menjadi momentum bagi lahirnya sumber-sumber ekonomi baru dari masyarakat.
(ADV/DPRD Samarinda)
