Menu

Dark Mode
Agus Suwandi Optimis Pesut Etam Bawa Pulang Trofi Menagih Janji Hibah Lahan Pemakaman PT BBE, Dewan Soroti Keseriusan Perusahaan Dadan Soal 19.000 Ekor Sapi untuk MBG: Sekadar Simulasi, Bukan Kebutuhan Riil Korupsi Dana Hibah Pokir Rp242 Miliar, Ketua DPRD Magetan Menangis Saat Ditahan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Siap Gulirkan Hak Angket Sebagai Respon Tuntutan Masa Aksi 214 Hadiri Konsolidasi PDIP Berau, Dua Hal Ini yang Ditekankan Ananda Moeis

News

Dua Minggu Cari LPG 3 Kg, Warga Karawaci Protes ke Menteri Bahlil: Anak Kami Lapar!

badge-check


					Warga Protes di Hadapan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (Foto: IST) Perbesar

Warga Protes di Hadapan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (Foto: IST)

FASENEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menjadi sorotan publik akibat kelangkaan dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh LPG 3 kilogram bersubsidi.

Dalam sebuah kesempatan, Bahlil Lahadalia menerima protes langsung dari warga yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di Karawaci, Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025).

Salah seorang warga, Effendi menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Menteri Bahlil terkait sulitnya mendapatkan gas subsidi.

Dilansir dari Megakaltim.com, Efendi mengungkapkan bahwa ia dan penduduk lainnya menghadapi kesulitan mendapatkan gas dengan harga subsidi selama dua minggu terakhir.

Dalam percakapan yang cukup tegang, Effendi meminta penjelasan dari Menteri Bahlil mengenai kebijakan distribusi gas subsidi.

“Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Pak Menteri, ini masyarakatmu, ya. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Sebentar, Pak, jangan dipotong dulu. Kami sudah dua minggu mencari gas, saya barusan nonton berita, gas (beli) dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya gas dihilangkan?” ucap Effendi.

“Kalau memang dari pusatnya Rp12.500 sampai ke kami Rp20.000, pemerintah perhitungkankah langkah dari distributor sampai ke pengecer, sampai ke konsumen berapa?” ungkap Effendi dengan nada tinggi.

“Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan (ganggu) kemiskinan kami,” sambungnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa subsidi gas LPG 3 kg senilai Rp87 triliun per tahun bertujuan agar masyarakat bisa membeli gas dengan harga tidak melebihi Rp19.000 hingga Rp20.000.

Namun, ia menyadari adanya penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan gas untuk keperluan industri dan oplosan sehingga harga bisa melonjak hingga Rp25.000 sampai Rp30.000.

“Nggak, jadi bapak dengar, bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat, bapak. Niat saya itu baik karena subsidi kita itu Rp87 triliun per tahun, tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp19.000 atau Rp20.000,” jelas Menteri Bahlil.

“Tapi, yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dipake industri. Ada lagi harganya dinaikkan jadi Rp25.000 sampai Rp30.000,” lanjut Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan subsidi tepat sasaran, dan hal itu sedang dilakukan melalui penataan distribusi.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar harga gas subsidi tetap di angka Rp19.000 atau maksimal Rp20.000.

“Karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan,” ujar Menteri Bahlil.

“Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak papa karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub dari pada pangkalan supaya lebih dekat dengan Bapak-Bapak, dengan harga tetap Rp19.000 atau maksimal Rp20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi,” tutur Menteri Bahlil lebih lanjut.

Selain itu, Menteri Bahlil menambahkan bahwa pemerintah mulai hari ini akan melibatkan pengecer menjadi sub-pangkalan, untuk mendekatkan distribusi kepada masyarakat, serta memastikan kontrol harga dan mencegah penyalahgunaan subsidi.

Namun, Effendi masih mempertanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika mereka harus menjadi sub-pangkalan, termasuk kewajiban menggunakan KTP yang dianggapnya sebagai data pribadi yang sensitif.

“Oke, saya pake akal sehat ya, Pak, ya. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, bapak punya senjata, bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan, itu yang pertama,” ujarnya.

“Yang kedua, ya. Kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Salah satunya KTP. KTP adalah privasi, ya,” ungkap Effendi.

Menteri Bahlil pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan negara dalam penataan ini dan meminta warga untuk tetap sabar dan mendukung kebijakan yang ada.

“Udah, Bapak. Bapak saya pikir, yang penting Bapak sekarang ambil dulu. Bapak antre, yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya, Bapak, ya. Kita pengin Bapak dapat harga yang baik. Semua kita layani. Tidak ada kelangkaan, oke,” respons Menteri Bahlil.

Warga tersebut, Effendi, menjelaskan bahwa ia sedang dalam situasi sulit karena anak-anaknya kelaparan dan ia harus memasak, namun tidak bisa mendapatkan gas yang diperlukan.

“Saya sekarang lagi masak, Pak, saya tinggal demi gas. Bukan masalah antre gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Logika berjalan dong, Pak,” ungkap Effendi dengan nada emosional.

Menteri Bahlil merespons keluhan tersebut dengan mencoba menenangkan Effendi dan menyarankan agar ia tetap tenang.

“Ya, Bapak, ya, udah, ya? Yang penting itu, ya, Pak,” jawab Menteri Bahlil.

Effendi kemudian menegaskan kembali bahwa ia berbicara dengan akal sehat, menyampaikan keprihatinannya tentang kondisi yang dihadapinya.

“Akal sehat kami berjalan, Pak,” ujar Effendi.

Meskipun percakapan tersebut singkat, pertemuan ini menyoroti keresahan masyarakat terkait kesulitan akses dan harga gas subsidi yang terus meningkat. (cin/daf)

Facebook Comments Box

Baca Selengkapnya

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Siap Gulirkan Hak Angket Sebagai Respon Tuntutan Masa Aksi 214

24 April 2026 - 03:10 WITA

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Bungkam Usai Masa Aksi 214 Dipukul Mundur

21 April 2026 - 19:33 WITA

DPRD Kaltim Siap Sambut Aksi 21 April, Tekankan Dialog Terbuka dan Aksi Damai

19 April 2026 - 16:52 WITA

PA GMNI Kaltim: Demonstrasi 21 April Adalah “Koreksi Cinta” untuk Pemerintah

19 April 2026 - 10:40 WITA

Agus Suwandi Nilai Perubahan Wajah Kota Samarinda Sebagai Contoh Kongkrit Sinergi Level Pemerintahan

17 April 2026 - 10:29 WITA

Trending on Daerah