SAMARINDA – Jagat maya dibuat heboh dengan kemunculan video wawancara Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Unggahan video yang menampilkan sesi wawancara cegat polisiti PDI Perjuangan tersebut mengenai penabrakan jembatan Mahakam langsung diulik nitizen. Alih-alih membahas Subtansi insiden penabrakan jembatan yang membahayakan urat nadi ekonomi masyarakat Kaltim, justru yang dibahas adalah gestur dan publik speaking sang legislator tersebut.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur menilai, kritik itu boleh saja tetapi ada substansi yang tak boleh terlewat yaitu konsisten Ananda Emira Moeis dalam mengawal kasus penabrakan jembatan.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Kaltim, Wahyu mengatakan bahwa kritik nitizen bergeser dari substansi persoalan. Kata dia harus ada upaya untuk terus mendorong keselamatan infrastruktur di Sungai Mahakam. Kata dia tidak elok juga berbagai serangan justru diarahkan secara pribadi kepada Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Menurut Wahyu, sikap tegas yang disampaikan Ananda terhadap perusahaan tambang serta pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pelayaran, seperti Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), merupakan bentuk keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
“Sudah ada pernyataan yang cukup keras terhadap perusahaan yang menjadi pelaku penabrakan, serta kepada Pelindo dan KSOP sebagai pihak yang harusnya bekerja lebih keras agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Dalam potongan video itu Ananda meminta instansi berwenang seperti Pelindo dan KSOP untuk bekerja lebih baik. Dia juga mendorong dilakukan investigasi dan supervisi mendalam dari kejadian yang terus berulang. Menurutnya ganti rugi itu sebuah kewajiban, tapi yang lebih utama adalah faktor keamanan dan insiden tidak terjadi lagi.
GMNI Kaltim mendukung pernyataan itu, sebab pembentukan satgas terpadu untuk mengawasi lalu lintas kapal di alur Sungai Mahakam. Wahyu berharap keberadaan satgas tersebut dapat memperketat pengawasan serta mencegah insiden serupa terjadi kembali.
“Kami mendukung agar satgas terpadu segera aktif beroperasi. Pengawasan di alur Sungai Mahakam harus diperketat agar aset-aset strategis seperti jembatan dapat terjaga keselamatan dan keamanannya,” pungkasnya.
Menurut Wahyu, Kaltim merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai komoditas seperti batu bara, kayu, minyak, dan gas bumi diproduksi dan diangkut melalui jalur Sungai Mahakam.
Namun, tingginya aktivitas lalu lintas kapal tongkang justru menimbulkan ancaman terhadap berbagai infrastruktur penting di atas sungai tersebut.
“Lalu lalang tongkang batu bara telah menyebabkan penabrakan jembatan berkali-kali. Artinya aktivitas ini lebih banyak memberikan kerugian daripada manfaat karena mengancam aset-aset strategis dan vital yang ada di atas Sungai Mahakam,” ujar Wahyu.
Untuk diketahui penabrakan pilar jembatan sudah terjadi berulang kali, dalam kurun dua terakhir ini sudah 24 kali kejadian.
Jembatan tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta distribusi logistik di daerah.
Wahyu bilang, insiden yang berulang kali terjadi mencerminkan lemahnya kepatuhan sejumlah perusahaan yang beroperasi di alur Sungai Mahakam terhadap berbagai aturan dan rekomendasi pemerintah.
“Kejadian berulang ini menjadi gambaran bahwa kapal-kapal perusahaan yang mengeruk kekayaan Kaltim melalui Sungai Mahakam sering kali bersikap semena-mena dan tidak menggubris rekomendasi dari pemerintah setempat,” tegasnya.
(Fran)
